271 Orang Sudah Membaca
Wartapublik.net, Natar – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bumisari di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dipersiapkan untuk mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, mulai dari memperluas pemasaran produk lokal hingga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM.
Kesiapan koperasi tersebut ditinjau langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (15/10/2026), dalam rangkaian pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di seluruh Indonesia sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pemangku kepentingan terkait. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan operasional koperasi agar dapat berfungsi sesuai tujuan pembentukannya.
Zulkifli Hasan menegaskan, KDKMP harus menjadi milik masyarakat desa dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar tempat transaksi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, koperasi perlu memberikan ruang bagi warga untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki desa.
“Koperasi ini bukan punya Menko Pangan, bukan punya menteri, bukan punya Pak Presiden. Ini miliknya desa, artinya milik seluruh rakyat yang ada di desa,” tegas Zulkifli.
Ia menjelaskan, desa perlu memiliki peran lebih luas dalam rantai ekonomi. Selain menjadi tempat produksi hasil pertanian dan berbagai komoditas lainnya, desa juga perlu didukung sarana pemasaran agar produk masyarakat dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
Untuk mendukung peran tersebut, KDKMP dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi dan pemasaran berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kerajinan dan hasil produksi lokal.
Tak hanya melalui pemasaran di koperasi, kegiatan bazar mingguan juga dapat menjadi alternatif untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen, memperluas jangkauan pasar, sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Intinya, koperasi ini menjadi pusat perkembangan ekonomi. Seluruh potensi UMKM bisa dipamerkan di sini, kerajinan bisa ditampilkan, dan setiap minggu bisa dibuat bazar. Kita ingin setiap desa maju dan berkembang melalui koperasi desa,” ujar Zulkifli.
Sejalan dengan penguatan fungsi ekonomi tersebut, pemerintah mulai melakukan pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP pada 15 Oktober 2026.
Kegiatan ini berlangsung selama delapan hari dengan melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan untuk memastikan koperasi siap menjalankan operasional serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemeriksaan mencakup kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, kesiapan kendaraan operasional, serta sumber daya manusia. Pemerintah juga memastikan ketersediaan barang bersubsidi dan kebutuhan strategis, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Melalui pemantauan tersebut, kekurangan fasilitas maupun kendala operasional yang ditemukan di lapangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Langkah ini penting agar koperasi tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha secara optimal.
Bagi Lampung Selatan, kesiapan KDKMP Bumisari menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha.
Apabila didukung pengelolaan yang baik, ketersediaan barang, dan akses pemasaran, koperasi berpotensi memperkuat hubungan antara produsen lokal dan konsumen serta membuka peluang lebih luas bagi UMKM.
Pada akhirnya, keberhasilan KDKMP tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan atau kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari kemampuannya menghidupkan aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. (*)
