268 Orang Sudah Membaca
Wartapublik.net, Lampung Tengah – Sejumlah siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma’arif Kalirejo, Lampung Tengah, mengeluhkan soal besaran biaya untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dibanderol pihak sekolah namun tidak sesuai dengan fasilitas yang mereka terima. Bukannya melakukan koreksi dan pembenahan, pihak sekolah justru melakukan serangan balik dengan menyoroti soal tingkat kedisiplinan siswa mereka sendiri. Dari data yang dihimpun media ini terungkap jika jumlah peserta PKL SMK Ma’arif Kalirejo mencapai 150 siswa.
Keluhan tersebut disampaikan dua orang siswa SMK Ma’arif Kalirejo, inisial (F) dan (E) yang mengaku sama sekali tidak mendapat pembekalan maupun seragam PKL dari sekolahnya, bahkan keduanya menyebut jika setiap peserta wajib membayar biaya sebesar Rp800.000 hingga Rp1.000.000 untuk mengikuti kegiatan PKL tersebut.
”Kami tidak dapat apa-apa dari pihak sekolah, seperti baju seragam PKL maupun pembekalan sebelum berangkat. Hanya ketika akan berangkat PKL diantar guru pembimbingnya saja. Padahal untuk PKL kami harus bayar. Ada yang ditarik Rp800 ribu, ada juga Rp900 ribu, bahkan ada yang sampai Rp1 juta,” ujar keduanya.
Mereka mengaku tidak mengetahui kegunaan dana tersebut, karena tidak pernah diberikan penjelasan oleh pihak sekolah.
”Kami malu sama sekolah lain yang PKL di kecamatan. Semuanya dapat baju seragam PKL, sedangkan kami tetap pakai baju sekolah yang biasa kami pakai di sekolah,” keluh mereka.
Menyikapi keluhan yang disampaikan siswa peserta PKL, pihak SMK Ma’arif Kalirejo justru menyebut jika pelaksanaan PKL siswa menjadi catatan pihak sekolah dan menyerang karakter siswanya yang dianggap tidak disiplin.
”(F) dan (E) saat PKL nya juga semau-maunya dan tidak disiplin,” ujar salah satu sumber dari pihak sekolah yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, salah seorang walinurid yang berhasil ditemui awak media ini membenarkan jika anaknya tidak mendapat fasilitas apapun untuk melaksanakan kegiatan PKL dari sekolah. “Sedangkan untuk tempat anak PKL seperti kantor semua gratis, pihak sekolah tidak memberikan apa untuk guru pembimbing kecamatan,” urainya.
Pernyataan walimurid itu juga didukung dengan pengakuan sumber lain yang mengatakan bahwa para siswa peserta PKL harus melakukan iuran secara mandiri untuk membeli kenang-kenangan untuk guru pembimbing tempat melaksanakan PKL.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMK Ma’arif Kalirejo belum dapat dimintai keterangan resmi terkait peruntukan dana PKL dan fasilitas yang diberikan kepada siswa.
Upaya konfirmasi akan terus dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dan hak jawab dari pihak sekolah agar permasalahan ini dapat terang dan tidak menimbulkan polemik publik. (Red)
Komentar